Wednesday, March 27, 2019

Menuju Indonesia Sejahtera, Kartu Pra Kerja Jadi Andalan Jokowi-Ma’ruf

Bertujuan untuk mendorong perekonomian yang lebih mandiri, khususnya dari segi ketersediaan SDM yang berkualitas untuk menopang pembangunan, menjadi alasan Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo, untuk meluncurkan Kartu Pra Kerja. Kartu yang masuk dalam jajaran ‘Kartu Sakti’ milik pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu ditegaskan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan SDM siap kerja, yang selama ini dinilai masih belum terdata dengan baik. 

Kartu Pra Kerja

Dilansir dari laman Tempo, Juru Bicara TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, kartu pra kerja yang mendapatkan kontroversi pasca diumumkan dalam orasi di Sentul International Convention Center bulan lalu itu, nantinya dapat dibiayai melalui skema anggaran negara. Sebab pendidikan dan vokasi saat ini sudah banyak dilakukan di berbagai lembaga dan kementerian. Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Koperasi dan UKM. “Soal anggaran, tentunya akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan, yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur,” ungkapnya terkait skema pembiayaan kartu tersebut.

Hal itu menurutnya untuk menjawab pesimisme banyak kalangan, yang menilai kartu pra kerja tidak bermanfaat dan justru akan membuat pemegangnya menjadi malas. Skema kedua menurut Ace, dapat menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja terampil siap pakai untuk mendukung dunia usaha dan industri. Apalagi saat ini, Indonesia dihadapkan dengan Revolusi Industri 4.0, yang mengharuskan SDM memiliki kualitas dan keterampilan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

Ia menurutkan, program Kartu Pra Kerja sebenarnya juga merupakan sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Apalagi dengan terbukanya peluang investasi dari luar negeri, tentunya SDM yang ada akan berhadapan dengan SDM lainnya dari negara-negara lain yang memiliki kompetensi beragam. Sehingga sudah seharusnya ada dukungan dari segala pihak, agar SDM yang dimiliki Indonesia memiliki daya saing tinggi dan mampu berkolaborasi dengan industri yang ada. 

“Kami berkeyakinan bahwa kebijakan Kartu Pra Kerja ada karena Presiden ingin SDM kita memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja, baik yang baru lulus maupun yang ingin beralih profesi, termasuk juga yang ingin membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis,” tuturnya lagi. Lebih dari itu, Ace juga menilai, kartu pra kerja yang digaungkan oleh pasangan tersebut dalam meraih dukungan dari masyarakat pada Pilpres 17 April mendatang, juga sebagai langkah pemerintah untuk mendata secara terperinci, potensi SDM berkualitas yang belum terserap dengan baik oleh dunia kerja. Sehingga secara bertahap yang didukung oleh program-program yang sesuai, angka pengangguran dapat ditekan dan berganti dengan adanya SDM berkualitas serta memiliki kompetensi.

Dalam orasi yang disampaikan waktu itu di Sentul, Joko Widodo berjanji akan memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, yang sudah bekerja maupun yang akan berganti pekerjaan. Di mana Capres petahana ini menargetkan 2 juta orang akan mengikuti pelatihan vokasi, sehingga SDM Indonesia dapat bersaing di luar negeri. Apalagi selama ini, di lingkup Asia Tenggara, SDM yang dimiliki negara ini tergolong kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand dan Filipina, karena minimnya kompetensi dan kurangnya pelatihan yang didapatkan.

Padahal, dengan total penduduk yang mencapai 264 juta jiwa di tahun 2017 lalu, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mencetak SDM yang siap kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian. Melalui Kartu Pra Kerja ini, banyak harapan agar SDM Indonesia yang bekerja di luar negeri tak hanya menjadi TKI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, yang kerap mendapatkan perlakuan tidak layak dari majikan hanya karena minim pengetahuan dan rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki.